Oleh Abu Zahra
Kursi Gubernur Bank
Indonesia kembali diserahkan kepada Mafia Berkeley. Rencana penjualan BUMN
jalan terus, sementara di tengah bayang-bayang resesi dunia, pemerintah
menutup-nutupi kebobrokan ekonomi dengan permainan statistik.
Dradjad Wibowo masih
bercanda dengan beberapa orang warta-wan ketika bel tanda dimulainya kembali
sidang paripurna DPR berdering, Rabu (9/4) lalu. Maklumlah, DPR sedang lari
maraton sebelum reses tahun ini. Maka, meski sudah lewat waktu makan siang,
paripurna dilanjutkan lagi. Kali ini dengan agenda pandangan Komisi XI atas
hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank
Indonesia (BI) Boediono.
Anggota Fraksi PAN itu
tampak sedang mencoba menutupi kerisauan hatinya. Sebab, dialah satu-satunya
anggota komisi XI yang tak setuju diangkatnya Boediono sebagai Gubernur BI.
Selama uji kelayakan dan kepatutan Senin (07/4) lalu, hanya dia pula yang
benar-benar menguji calon tunggal pemerintah itu. Mayoritas anggota Komisi XI
malah menyelipkan pujian basa-basi dan tak bermutu kepada Boediono.
Padahal ketika nama
Boediono disorongkan Presiden sebagai calon tunggal setelah ditolaknya mantan
Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama
Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede, partai-partai mengaku kecewa. Bahkan
Fraksi PDI Perjuangan, menen-tang pengajuan calon tunggal ini. “Ini menunjukkan
bahwa pemerintah tidak demokratis dan ingin memaksakan calonnya,” kata Ketua
Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo.
Pertemuan beberapa anggota
komisi XI pun digelar. Mereka bahkan sepakat menjegal Boediono. Kabarnya,
Fraksi PDIP mendapat titah langsung dari Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri untuk meng-hempang jalan Boediono. Mereka berharap
Presiden mengajukan calon lain, jika fit and proper test. Nama yang masuk bursa
calon mereka adalah ekonom dan mantan menteri Rizal Ramli.
Tapi skenario penjegalan
itu kandas beberapa jam kemudian, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
meng-gelar jamuan untuk para anggota Komisi XI di Rumah Daksa, tempat yang
biasa disewa selebritas untuk berpesta, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dengan tajuk perkenalan calon Gubernur BI yang baru, hampir semua anggota
Komisi XI hadir Selasa malam (8/4) lalu.
Dalam jamuan makan itu,
Sri Mulyani, “promosi abis” soal Boediono. Padahal, ia bukan orang baru.
Sebelum menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ia pernah menjadi Menteri
Keuangan, Kepala Bappenas dan juga Direktur Bank Indonesia. Tapi rupanya
promosi harus diambil alih Sri Mulyani. Selain Boediono terlalu santun jika tak
bisa dikatakan lamban lelaki itu pula tumpuan harapan pemerintah dan Mafia
Berkeley agar tetap eksis.
Menurut Sri Mulyani,
jamuan makan di Rumah Daksa ini hanya pertemuan silaturahmi. “Ini komunikasi
untuk memperkenalkan Pak Boediono sebagai calon gubernur,” ujarnya. Tapi,
seorang sumber Suara Islam mengatakan, malam itu semua sudah clear. Semua
mem-persilakan Boediono menjadi Gubernur BI. “Fit and proper test di Senayan
hanya formalitas,” ujarnya.
Tapi tentu tak ada makan
malam gratis. “Hujan cukup merata tadi malam,” kata sumber Suara Islam mengutip
ucapan seorang anggota Komisi XI. Maksudnya, semua yang hadir kecipratan hujan
amplop tuan rumah. (Lihat Nasional, DPR: Dewan Pengutip Rupiah, halaman 15)
Maka ketika fit and proper
test berlangsung, hanya Dradjad yang meng-kritik dan meminta Komisi XI tidak
memilih Boediono. Menurut Dradjad, Boediono adalah ekonom yang menganut paham
liberal dan konservatif ala konsensus Washington. “Konsep ini tidak lagi cocok
dengan kondisi saat ini,” ujarnya. Menurut Dradjad, Indonesia butuh kebijakan
ekonomi berbasis fiskal dan moneter yang pro rakyat. Untuk itu, BI harus
dipimpin orang-orang dengan trackrecord bersih dan berani.
Dradjad menolak keputusan
diambil secara aklamasi, maka voting tertutup digelar. Dari 46 anggota Komisi
XI yang hadir, 45 orang memilih Boediono. Hanya satu orang yang menolak. “Apa
daya saya hanya sendirian,” kata Dradjad. Maka guru besar Fakultas Ekonomi UGM
ini dinyatakan terpilih sebagai Gubernur BI periode 2008-2013. Boediono adalah
Gubernur BI ke delapan.
Kepentingan Mafia Berkeley
Tentu saja keputusan
Komisi XI memilih Boediono dikecam berbagai pihak. Menurut pengamat ekonomi
Kwik Kian Gie, kapabilitas Boediono tak mengesankan. “Boediono itu orang biasa
yang tidak mempunyai pemikiran dan arah kebijakan yang jelas,” kata mantan
Menteri Negara Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Kepala Bappenas era Presiden
Megawati itu.
Kwik menilai, Menteri
Keuangan di era Presiden Megawati itu, tidak memahami sektor riil. Yang
dibutuhkan BI adalah orang-orang muda, yang tidak hanya mengerti urusan teknis,
tetapi juga mampu menciptakan navigasi kebijakan.
Direktur ECONIT, DR Hendri
Sapa-rini menilai trackrecord Boediono tak cemerlang. Misalnya saat menjadi
Kepala Bappenas, dia anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama
Men-teri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan
negara terbebani Rp 422,6 trilyun. “Prestasi sebagai Menko Per-ekonomian juga payah,”
ujarnya.
Maka para pengamat
menduga, ter-pilihnya Boediono tak lepas dari agenda besar Mafia Berkeley.
Mafia Berkeley adalah sebutan bagi sekelompok ekonom yang dipercaya Jenderal
Soeharto di masa awal Orde Baru untuk mengelola ekonomi. Mereka disebut Mafia
Berkeley karena sebagian besar lulusan doktor atau master dari University of
California at Berkeley pada 1960-an atas bantuan Ford Foundation.
Konon kelompok ini
diam-diam telah disiapkan Amerika Serikat sejak Presiden Soekarno berkuasa,
untuk memperluas dan melanggengkan pengaruh di Indo-nesia semasa perang dingin.
Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin.
Agenda Mafia Berkeley diteruskan para anak didik mereka seperti Boediono dan
Sri Mulyani.
Kebijakan ekonomi Mafia
Berkeley mengadopsi kebijakan ekonomi yang dirancang IMF dan Bank Dunia yang
dikenal dengan nama Konsensus Wa-shington. Tema besarnya kini dikenal sebagai
agenda ekonomi neoliberal. Agenda Mafia Berkeley terbagi atas empat kebijakan.
Yakni liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat
(pengurangan subsidi) dan privatisasi BUMN.
Tiga agenda pertama telah
diterapkan sejak awal Orde Baru hingga tahun 1990-an. Sementara, agenda
privatisasi BUMN baru dilakukan belakangan ini. Tapi, keempat agenda itu
terbukti gagal mengangkat kesejahteraan rakyat, se-mentara negara-negara yang
tak mengambil resep IMF, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan
China, justru lebih baik dibanding Indonesia. Maklumlah, program kerja Mafia Berkeley
ternyata bukan mencari untung untuk negara, tapi justru bagaimana menjual milik
negara.
Di masa Presiden
Yudhoyono, pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobil dari AS. Padahal
potensi minyak bumi yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar
barel minyak, termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan secara matematis,
diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 miliar dolar AS atau sekitar 1.500
trilyun rupiah.
Penjualan Blok Cepu
menambah deret panjang penjualan aset kekayaan milik rakyat. Setelah gagal
menarik aset penjahat BLBI, pemerintah memaksa sejumlah BUMN masuk bursa untuk
dijual. Padahal BUMN ini bukannya merugi tapi justru selalu membukukan
keuntungan. Begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan ini langsung
dicaplok investor asing.
BUMN yang dikuasai asing
dan selalu untung itu antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen
Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma
Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk.
Kini 85 persen saham BUMN itu dikuasai asing. “Dengan kepemilikan asing yang
sangat besar, pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN
itu,” kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir.
Obral Besar
Lewat Komite
Privatisasi, tahun ini pemerintah akan melego 34 BUMN dan melanjutkan penjualan
3 BUMN yang tertunda pada 2007. Ke-37 BUMN ini akan dijual lewat IPO di bursa
efek dan lewat penjualan strategis langsung ke investor yang ditunjuk. Sasaran
utama penjualan BUMN kali ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara. Dengan
alasan merugi akibat harga BBM yang terus melambung, Pemerintah mendesak agar
PLN diswastanisasi.
Obral perusahaan
istilah kerennya privatisasi–tahun ini adalah obral terbesar sepanjang sejarah
Indonesia. Pada periode 1991 – 2001 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan
jumlah 12 BUMN. Pada periode 2001-2006 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan
jumlah 10 BUMN. Kebijakan ini adalah bom privatisasi, karena dalam setahun 37
BUMN akan dilego.
Obral besar-besaran
ini sesungguhnya tak lepas dari agenda Kapitalisme Neoliberal, baik
negara-negara Kapitalis terutama Amerika Serikat, International Monetary Fund
(IMF), Bank Dunia, ADB, maupun perusahaan multi nasional. “Lewat para konsultan
mereka di berbagai instansi, mereka merancang skenario agar pemerintah melepas
seluruh BUMN dan menyerahkan kepada investor dengan alasan agar BUMN lebih
efisien dan menguntungkan,” kata Hendri.
Desakan kepentingan
pemodal di balik obral gede-gedean ini terlihat pada penolakan PT Krakatau
Steel. Menurut Dirut Krakatau Steel Fazwar Bujang, mereka tak pernah mengundang
investor, tetapi investor yang menginginkan BUMN ini dijual. Belakangan,
presiden SBY menerima kunjungan produsen baja terbesar di dunia, Arcellor
Mittal di Istana, yang berjanji menanamkan US $ 3 miliar dalam bentuk kerjasama
dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel.
Menurut Menteri
Perindustrian Fah-mi Idris, Mittal mengajukan tiga tawaran. Pertama,
mengembangkan pertam-bangan yang terkait dengan baja. Kedua, menjadi strategic
partner Krakatau Steel. Ketiga, membuat joint venture company bersama Krakatau
Steel. “Presiden menanggapi positif dan memerintahkan Pak Boediono merumuskan
secara detail,” ujarnya.
Sekali lagi, lihatlah
peran sentral Boediono.
Padahal, rencana
penjualan Krakatau Steel sudah dikritik habis oleh Pemenang Hadiah Nobel bidang
Ekonomi Joseph Stiglitz dalam berbagai artikel yang mengritik kebijakan ekonomi
neoliberal. Profesor di bidang ekonomi dari Columbia University dan bekas
ekonom terkemuka di World Bank itu mengaku tak habis pikir dengan rencana
penjualan BUMN strategis itu.
Disamping
menyukseskan agenda ekonomi kalangan Neoliberal, obral besar-besaran ini juga
mengindikasikan upaya perampokan harta negara untuk agenda pemilu 2009.
“Privatisasi 2008 adalah salah satu ladang potensi korupsi,” kata Fahmi Badoh,
dari Indonesia Corruption Wacth (ICW). Pusat Pela-poran dan Analisa Transaksi
Keuangan (PPATK) juga mengendus transaksi-transaksi mencurigakan menjelang
pemi-lu 2009.
Dengan obral
perusahaan besar-besaran ini, dapat dipastikan bahwa ratusan trilyun rupiah
aset negara akan terlepas dari tangan rakyat dan hanya memuaskan kerakusan
Kapitalisme dan segelintir antek asing. Padahal, menurut syariat Islam,
perusahaan yang mengua-sai hajat hidup orang banyak terutama di sektor
pertambangan adalah harta milik umum, sehingga pemerintah tidak berhak
menjualnya kepada swasta dan asing.
Utang dan Manipulasi
Statistik
Boediono terpilih
ketika resesi dunia mengancam, seiring melonjaknya harga minyak dunia hingga US
$ 109/barrel, perekonomian dunia melambat, semen-tara kegagalan panen dan
spekulasi membuat harga komoditas pangan membubung tinggi di pasar
internasional. “Dunia guncang dari segi keuangan maupun komoditas utama. Jika
resesi meluas, akan berdampak pada ekspor, impor, dan aliran dana,” kata Boediono.
Dampaknya terasa di Indonesia dengan indikasi laju inflasi bulan Maret yang
sudah mencapai 3,6 persen.
Seiring kenaikan
harga minyak dunia yang melebihi prediksi saat penyusunan APBN, Departemen
Keuangan mengubah strategi menutup defisit APBN dari hanya mengandalkan
penerbitan surat berharga negara ke utang luar negeri. Sebab, pemerintah sulit
menyerap dana murah dari pasar modal. “Pinjaman luar negeri adalah pertahanan
kedua dalam menutup defisit,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen
Keuangan Anggito Abimanyu.
Strategi ini khas
langkah Mafia Berkeley yang dirancang IMF.
Menurut Anggito,
pemerintah dan Panitia Anggaran DPR sepakat menam-bah utang luar negeri untuk
menutup defisit APBN Perubahan 2008, dari Rp 19,1 trilyun menjadi Rp 26,4
trilyun. Sumber utamanya World Bank, Asian Development Bank dan Pemerintah
Jepang. “Pencarian utang dimulai 11 April 2008, dalam pertemuan Bank Dunia di
Washington,” ujarnya.
Menteri Sri Mulyani
juga mengusa-hakan pinjaman pada pertemuan ADB di Madrid, Spanyol. Padahal
menurut Koordinator Koalisi Antiutang, Kusfiardi, upaya Departemen Keuangan
menambah utang luar negeri hanya akan semakin membawa Indonesia semakin
terperosok ke dalam jebakan utang yang semakin dalam.
Menurut Deputi Bidang
Pendanaan Bappenas Lukita Dinarsyah, Indonesia sulit mendapat pinjaman lunak
lagi. Sebab, status Indonesia telah berubah dari negara berpendapatan rendah ke
menengah, ditandai dengan pendapatan per kapita US $ 1.600/tahun. Akibatnya,
Indonesia kehilangan sumber pinjaman sangat lunak dari skema IDA, Bank Dunia,
mulai Juni 2008. Skema pinjaman IDA hanya diberikan untuk negara
berpeng-hasilan di bawah US $ 830/kapita/tahun.
Repotnya ketika
kondisi ekonomi terancam gagal, pemerintah harus unjuk kemampuan bahwa dapat
mengentaskan kemiskinan agar bisa dikatakan berhasil. Tujuannya agar Yudhoyono
terpilih lagi dalam pemilu 2009 nanti. Maka statistical engineering dirancang
untuk menutupi kebobrokan ekonomi. Cara paling gampang adalah memacu program
penghapusan kemiskinan menjelang berakhirnya masa pemerintahan.
Cara itu ditempuh
lewat kombinasi pemberian bantuan langsung tunai, beras miskin, dan program
padat karya, agar target penurunan tingkat kemiskinan tercapai pada 2009. “Ini
program ambisius, tapi sangat mungkin dicapai dengan dukungan program yang
jelas dan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya,” kata Menneg
PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, seusai rapat koordinasi untuk menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Rabu (9/4) di Jakarta.
Dalam hitungan
pemerintah, tingkat kemiskinan tahun 2007 sebesar 16,58 persen, sedang pada
2008 diperkirakan akan lebih rendah dari 14 persen. Pemerintah menargetkan
penurunan tingkat kemiskinan tahun 2009 tinggal 10-11 persen. Dengan kucuran
beras miskin, bantuan langsung tunai dan program padat karya selama enam bulan
mulai Mei nanti, dengan target 2000 kalori per keluarga, pemerintah optimis
akan “mengurangi” tingkat kemiskinan.
Bantuan langsung
tunai diberikan untuk rakyat miskin di luar Jawa. Di pulau Jawa, yang dihuni 80
persen penduduk Indonesia, dengan rata-rata tingkat kemiskinan 10-15 persen,
difokuskan pada program padat karya.
World Bank pun ingin
ikut menyuk-seskan program pengentasan kemiskinan. Karena itu kini mereka
sedang menyo-sialisasikan metode penghitungan angka kemiskinan baru. “World
Bank ber-kepentingan agar seolah-olah ikut mengentaskan kemiskinan karena 20
persen dana anggaran kemiskinan berasal dari utang ke World Bank,” kata Hendri
Saparini.
Jadi jika para ekonom
neoliberal Mafia Berkeley merekayasa statistik dengan menekan garis kemiskinan,
World Bank malah merekayasa hitungan-nya. Lalu, apa lagi yang akan anda jual ke
Washington?
Sumber: Tabloid Suara Islam EDISI 42, Tanggal 18 April – 1 Mei
2008 M/11 – 24 Rabiul Akhir 1429 H
Tidak ada komentar:
Posting Komentar